Contoh Kasus Dipengadilan Negeri, Tata Usaha, Militer, dan agama


Berikut adalah Contoh contoh kasus di berbagai pengadilan, Kasus dipengadilan Negeri, Tata Usaha, Militer, dan agama

KASUS DI PENGADILAN NEGRI
Dua Pembunuh Sisca Divonis Penjara Seumur Hidup

Dua terdakwa pembunuhan Fransisca Yofie, yakni Wawan (39) dan Ade Ismayadi (24), menjalani sidang vonis, Senin (24/3/2014). Dalam sidang yang digelar bergantian di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Martadinata, Bandung, Jawa Barat, majelis hakim yang dipimpin oleh Parulian Lumban Toruan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup untuk kedua terdakwa.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Wawan alias Awing, dengan pidana penjara seumur hidup,” kata hakim dalam sidang pertama untuk Wawan.

Wawan dijerat dengan Pasal 365 Ayat (2) dan (4) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan menyebabkan nyawa orang melayang. Vonis hukuman seumur hidup kepada Wawan ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut hukuman mati,

Majelis hakim menilai hal yang memberatkan Wawan adalah telah melakukan pembunuhan secara sadis. Majelis hakim menilai bahwa Wawan bersikap sopan selama persidangan. Namun, itu tidak dijadikan sebagai pertimbangan yang meringankan untuk menjatuhkan vonis tersebut.

“Tindakan mereka sangat sadis, tidak dibenarkan menghilangkan nyawa seseorang dengan alasan apa pun, apalagi dengan cara yang sadis,”

Seusai sidang, Wawan langsung digiring ke mobil tahanan untuk dikembalikan ke sel. Pada sidang selanjutnya, Ade menerima vonis serupa dari majelis hakim.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 365 Ayat (2) dan (4) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan hingga mengakibatkan matinya seseorang. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman seumur hidup,”

Hukuman seumur hidup ini sama dengan tuntutan jaksa yang diajukan untuk Ade, Kamis lalu. Hal yang memberatkan bagi Ade adalah telah terbukti terlibat melakukan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan seseorang terbunuh secara sadis. Sementara itu, hal yang meringankan adalah Ade belum pernah dipenjara dan bersikap sopan selama proses persidangan.

Menanggapi vonis untuk kedua terdakwa, jaksa penuntut umum masih akan mempertimbangkan putusan hakim.

Sumber : regional.kompas.com

KASUS DI PENGADILAN MILITER

Pengadilan Militer Vonis 3 Anggota Kopassus Terkait Kasus LP Sleman
Tiga anggota Korps Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat pelaku penyerangan dan pembunuhan tahanan di LP Sleman, dijatuhi hukuman penjara dan dipecat dari militer.

Para pelaku penyerangan dan pembunuhan tahanan di LP Sleman, Serda Ucok Tigor Simbolon, Serda Sugeng Sumaryanto dan Koptu Kodik, anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan Kartasura, masing-masing dihukum penjara 11 tahun, 8 tahun, dan 6 tahun dan dipecat dari dinas militer.

Majelis hakim yang dipimpin Letkol ChK Djoko Sasmito dalam sidang hari Kamis, 5 September di Pengadilan Militer II-11Yogyakarta meyakini bahwa para terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana.

Dalam pembacaan keputusan hakim setebal 449 halaman, Hakim Djoko Sasmito memaparkan fakta bahwa para pelaku berembug, membawa senjata, melakukan perjalanan dari hutan Gunung Lawu, mencari korban di berbagai tempat di Yogyakarta, dan kemudian melakukan penyerangan ke LP Sleman dengan pembagian tugas bagi para pelaku yang seluruhnya berjumlah 12 orang.

“Menyatakan para terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana, kesatu secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan kedua, militer yang dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasar 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 103 ayat 1 junto ayat 3 KUHP M,”.

Sejumlah anggota berbagai ormas berdemo menuntut anggota Kopassus dibebaskan dalam sidang di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta (VOA/Nurhadi)

Sementara itu, seusai persidangan, Ketua Tim Penasihat Hukum anggota Kopassus, Kolonel Rochmad mengatakan, unsur pembunuhan berencana tidak dapat dibuktikan.

“Sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan dalam materi pembelaan, bahwa unsur perencanaan tidak ada sama sekali,” kata Kolonel Rochmad.

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Menejer Nasution kepada VOA memberikan apresiasi terhadap keputusan hakim. Menurutnya, majelis hakim sudah bertindak independen. Namun, lanjut Menejer, jika unsur pembunuhan berencana terpenuhi semestinya hukumannya lebih tinggi dari vonis 11, 8 dan 6 tahun tersebut.

“Hanya memang, kalau misalnya kita melihat di pasal 340 KUHP, kalau pembunuhan berencana itu kan mestinya hukumannya itu kan pidana mati, atau seumur hidup atau 20 tahun, kan? Kalau misalnya unsur pembunuhan berencana terpenuhi. Nah, catatan awal kita memang ini tidak matching antara hakim berhasil membuktikan bahwa ini pembunuhan berencana tetapi kemudian divonis (dengan hukuman) yang tidak matching dengan pasal 340 itu,” jelas Menejer Nasution.

Seperti diberitakan 12 anggota Kopassus Kandang Menjangan Kartasura telah menyerang dan membunuh empat tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Sleman, pada 23 Maret 2013 lalu. Keempat tahanan itu adalah Hendrik Angel Sahetapi alias Deki, Adrianus Candra Galaga, Yohanes Juan Mambait, dan Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu. Keempatnya ditahan karena membunuh anggota Kopassus, Sertu Heru Santoso, di sebuah cafe di Yogyakarta beberapa hari sebelumnya.

Seusai mendengar keputusan majelis hakim, tiga anggota Kopassus beserta tim penasehat hukum langsung menyatakan banding. Saat keluar meninggalkan gedung pengadilan, para terdakwa ini dielu-elukan sekitar 500 massa anggota berbagai organisasi kemasyarakatan. Serda Ucok Tigor Simbolon bahkan sempat menyampaikan orasi pendek di depan massa yang mendukungnya.

Sumber : voaindonesia.com

KASUS Di PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)
Kasus Semen Pati, PTUN Semarang Kabulkan Gugatan Warga Kendeng

Warga lereng Pegunungan Kendeng bersukacita. Upaya mereka untuk mengawal proses persidangan gugatan izin pembangunan pabrik semen dengan berjalan kaki Semarang- Pati membuahkan hasil.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang mengabulkan gugatan izin lingkungan untuk pembangunan pabrik semen dan penambangan PT Indocement, di wilayah Pati Selatan.

Dalam sidang putusan yang berjalan lebih dari tujuh jam, majelis hakim PTUN Semarang yang diketuai oleh Adi Budi Sulistyo memerintahkan pembatalan Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/4767 tentang izin lingkungan pembangunan pabrik semen dan penambangan.

Dalam putusannya majelis hakim berpendapat, penerbitan izin lingkungan tersebut telah bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati serta azas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

“Ini menjadi pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan penggugat,” kata hakim ketua Adi Budi Sulistyo, Selasa (17/11) petang.

Ia juga menyampaikan sejumlah pertimbangan putusan majelis hakim. Antara lain penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sebagai syarat penerbitan izin lingkungan juga tidak mengakomodasi partisipasi masyarakat, dalam hal ini warga di sekitar lokasi pabrik dan penambangan.

“Majelis hakim juga menolak eksepsi yang disampaikan tergugat, dalam hal ini Bupati Pati serta PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) selaku anak perusahaan PT Indocement,” lanjutnya.

Kuasa hukum PT SMS Florianus Sangsun menyampaikan akan mengajukan banding atas putusan majelis hakim PTUN Semarang dalam perkara ini. Ia menilai hakim tidak cermat dalam memutus perkara gugatan warga Pati terkait izin lingkungan pembangunan pabrik semen ini.

Menurutnya, penerbitan izin lingkungan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun majelis hakim telah mengesampingkan fakta berkaitan dengan partisipasi masyarakat atas penyusunan Amdal.

“Adanya data 67 persen warga yang menolak pembangunan pabrik semen yang dijadikan dasar penggugat diperoleh dari survei yang tidak mewakili warga di empat desa, yang berada di sekitar lokasi pembangunan dan penambangan,”

Sumber : nasional.republika.co.id

KASUS Di PENGADILAN AGAMA
Perceraian Artis: Hakim Putuskan Venna Melinda Berbagi Harta

Majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memutuskan gugatan cerai Venna Melinda terhadap suaminya Ivan Fadilla.

Majelis hakim memutuskan hak asuk anak berada pada Venna dan Ivan, sedangkan sebagian harta yang terkumpul selama mereka terikat dalam pernikahan diputuskan untuk dibagi dua.

Proses perceraian Venna Melinda-Ivan Fadilla bisa dibilang memegang rekor terlama karena memakan waktu setahun tepat sejak Venna Melinda melayangkan gugatan pada 18 Maret 2013 lalu.

Untuk hak asuh anak, majelis hakim memutuskan diasuh secara bersama. Sedangkan terkait harta yang diperdebatkan diputuskan untuk dibagi dua.
Apa saja harta tersebut?

Sebuah rumah di Jalan Paso, Jakarta Selatan, sebuah mobil Alphard dan sebuah mobil merek Jaguar menjadi harta bersama yang akan dibagi dua.
Sementara untuk satu unit apartemen di Pluit dan sebuah rumah di Bali yang digugat oleh Venna Melinda ditolak oleh majelis hakim.

“Semua sudah jelas, persoalan perceraian, perwalian, dan harta bersama sudah diputuskan dan kami menerima putusan majelis hakim,” ujar kuasa hukum Ivan, Petrus Bala Pattyona usai sidang cerai di Pengadilan Agama, Jakarta Selatan, Selasa (18/3/2014).

Soal adanya keberatan dari pihak Venna Melinda, Petrus mengatakan hal itu dikembalikan lagi ke putusan hakim.

Sumber : Bisnis.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *