Contoh Makalah Etika dan Profesi Hukum


Berikut adalah contoh makalah Etika dan Profesi Hukum Hukum Moral dan Hukum Positif

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian tertulis secara eksplisit di dalam naskah konstitusi Negara Republik Indonesia 1945 pasca amandemen ke-3. Dapat diartikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan masyarakat bahkan pemerintah dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana tertulis di dalam pasal satu kitab undang-undang hukum pidana, tiada suatu tindak pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Hukum juga dijadikan sebagai satu hal yang superior dalam menata dan mencapai cita negara.

Tujuan dari hukum itu sendiri yakni menciptakan keadilan untuk menata dan menjaga ketertiban serta keamanan bangsa dan negara. Sebagaimana yang dinyatakan oleh filsuf yunani kuno Socrates, bahwa hakikat hukum adalah keadilan. Hukum berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hukum menunjuk pada suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama, yaitu keadilan. . Pada dasarnya, suatu hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakomodasi dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya.

Apa yang telah dinyatakan di atas pada kenyataannya hanya menjadi sebuah catatan substantive belaka yang sangat bertolak belakang jika dikaitkan dalam proses implementasinya. Sebagai contoh, masyarakat baru saja melihat kejadian hukum yang merusak moralitas sehingga berkembang persepsi bahwa kini sudah tidak ada lagi keadilan di lembaga penegak hukum. Pertama, putusan hakim terhadap Minah (55) yang diganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan atas dakwaan pencurian 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA), Banyumas. Belum hilang keheranan publik, hukum juga memaksa Basar dan Kolil mendekam dalam LP Kelas A Kota Kediri karena mencuri sebutir semangka seharga Rp 5.000. Keterkejutan memuncak ketika hukum melalui PT Banten menuntut Prita Mulyasari mengganti kerugian material dan immaterial kepada RS Omni Rp 204 juta karena dakwaan pencemaran nama baik.

Hukum yang seharusnya menjadi sarana pencapaian keadilan, pada kenyataannya tidak berlaku secara menyeluruh Aparat penegak hukum sebagai figur pelaksana hukum seperti hakim, jaksa, advokat, bahkan polisi tidak serta-merta mampu melaksanakan prinsip keadilan dan persamaan di muka hukum. Hal ini yang kemudian menjadi bukti nyata bahwa pemberlakuan hukum tidak secara ideal dilaksanakan untuk mencapai keadilan.

Timpangnya penegakan hukum tersebut terjadi tak lepas karena buruknya tindakan para penegak hukum serta besarnya pengaruh tafsiran positivistik yang mengakibatkan para penegak hukum sebatas melakukan tafsiran kontekstual dalam memberikan sanksi untuk mencapai keadilan, dengan mengesampingkan keadilan substantif yang seharusnya dicapai. Keadilan substantif akan berbicara mengenai hubungan hukum dengan moralitas. Hal ini yang sangat sulit dibuktikan.

Hukum moral merupakan sebuah tahapan penting dalam mencapai keadilan. Artinya penegakan hukum dilandasi atas kesadaran moralitas dan tidak sebatas memberikan tafsiran undang-undang. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangakaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum merupakan bagian dari profesi hukum. Advokad, jaksa, polisi, dan hakim adalah pilihan dari profesi hukum tersebut. Maka dapat dikaitkan, bahwa terjadinya kesenjangan dalam penegakan hukum adalah karena kurangnya moralitas oleh para penegak hukum. Lantas timbul pertanyaan, apa yang menjadi alasan terjadinya masalah profesi hukum? Bilamana hukum moral lebih diutamakan daripada hukum positif? Kajian dan pembahasan terkait etika dan profesi hukum selanjutnya akan dibahas dalam makalah ini.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dibahas, yaitu:
Bagaimana Bentuk Penilaian dan Moral?
Apa yang dimaksud dengan Hukum Moral?
Apa yang Dimaksud dengan Hukum Positif?
Bagaimana Tinjauan Bentuk Pekerjaan dan Profesi?
Apa yang Dimaksud dengan Profesi Hukum?
Apa Saja Contoh Masalah di dalam Profesi Hukum?

II PEMBAHASAN

2.1 Penilaian dan Moral
Penilaian merupakan wujud dari evaluasi yang dilakukan oleh subyek lain. Baik tidaknya suatu penilaian terhadap suatu obyek bergantung kepada pengamatannya. Penilaian bisa saja dapat berupa penilaian obyektif yang berarti penilaian berdasarkan atas hasil yang telah dilakukan. Dan juga dapat berupa penilaian subyektif, yaitu berdasarkan pola piker pribadi penilai tanpa terlalu memperhatikan kejujuran hati terhadap apa yang telah dilakukan. Penilaian juga berkaitan dengan moral.

Moral berasal dari bahasa Latin mos, mores (adat istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku, kelakuan, tabiat, watak, a khlak dan cara hidup), (Lorens Bagus, 1996:672). Dalam bahasa Inggris dan Indonesia (Kamus Bahasa Indonesia, l998), kata mores yang kemudian menjadi ”moral”, masih dipakai dalam arti yang sama. Istilah moral lebih sering dipergunakan untuk menunjukkan kode, tingkah laku dan adat atau kebiasaan dari individu atau kelompok -kelompok. Secara harfiah istilah moral sebenarnya berarti sama dengan istilah etika, tetapi dalam prakteknya istilah moral sebenarnya telah jauh berbeda dari arti harfiahnya. Moral atau moralitas ini dilandasi oleh nilai -nilai tertentu yang diyakini oleh seseorang atau organisasi tertentu sebagai sesuatu yang baik atau buruk, sehingga bisa membedakan mana yang patut dilakukan dan mana yang tidak sepatutnya dilakukan.

2.2 Hukum Moral
Dalam perjalanan waktu panjang sejarah bangsa Indonesia, negara dan hukum yang dicita-citakan, seringkali tidak berdaya untuk membantah dan menahan arus kepentingan sebagian kelompok orang yang pada gilirannya mengorbankan hak-hak rakyat banyak, yang pada hakikatnya mengorbankan misi suci hukum itu sendiri. Hukum dalam banyak hal, seringkali bermetamorfosis menjadi “legally institution” the arbitrariness dan “punishment institution” seeker of justice. Implikasi dari “fallacy” hukum tersebut adalah porak porandanya sistem hukum nasional.

Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 pada dasarnya telah menormakan sebuah dasar keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Norma tersebut pada umumnya dikenal dengan istilah the equality before the law. Prinsip persamaan di muka hukum tersebut ternyata tidak menjadi jaminan dalam pelaksanaannya.

Hukum moral adalah sebuah upaya dalam usaha mencapai keadilan yang bersifat substantif. Hukum moral merupakan tindakan hukum yang memprioritaskan kesadaran moralitas ketimbang rasio manusia belaka. Hukum moral dapat disejajarkan dengan hukum progresif, sebagaimana yang disampaikan oleh satjipto raharjo. Bahwa hukum progresif bekerja sangat berbeda. Yaitu tidak berhenti pada membaca teks dan menerapkannya seperti mesin, melainkan suatu aksi atau usaha. Cara berhukum memang dimulai dari teks, tetapi tidak berhenti hanya sampai di situ melainkan mengolahnya lebih lanjut, yang disebut aksi dan usaha manusia itu. Dengan demikian, cara berhukum secara progresif lebih mengutamakan empati dan keberanian.

Berhukum secara progresif juga dapat diartikan sebagai menguji batas kemampuan hukum. Terdapat pembedaan antara “keadilan menurut teks” dan “keadilan substantif”. Paul Scholten mengatakan, bahwa keadilan itu ada di dalam undang-undang, tetapi harus ditemukan. Dengan demikian, maka berhukum itu tidak persis dengan menerapkan undang-undang, melainkan suatu usaha untuk memunculkan keadilan yang tersimpan di dalamnya.

2.3 Hukum Positif
Jika hukum moral diartikan sebagai upaya penegakan keadilan subtantif, maka hukum positif berbicara sebaliknya.
Ilmu hukum positif adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu. Dengan demikian dalam kehidupan masyarakat indonesia hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia pada waktu ini. Dalam hukum positif, obyek yang diaturnya adalah sekaligus merupakan subyek. Hal ini menpunyai akibat penting bagi metode keilmuannya dan penjelasan tentang sebab-akibat hukum. Hukum positf Indonesia adalah keseluruhan asas dan kaidah-kaidah berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan sebaliknya hubungan masyarakat dengan manusia anggota masyarakat itu.

Dari sini akan disepakati adanya asas-asas untuk bidang-bidang hukum tertentu, misalnya dalam hukum pidana dikenal asas “Nullum Crimen sine Lege” atau dalam huku perdata dikenal adanya asas “Pacta sunt servanda”. Hukum positif dalam pelaksanaanya dilaksanakan sebatas procedural. Artinya tafsiran hakim terhadap undang-undang menjadi tolak ukur utama dalam member putusan. Maka tak heran terjadinya kesenjangan keadilan, manakala terjadi kasus bagi masyarakat kelas middle-low dengan masyarakat middle-top.

2. 4 Pekerjaan dan Profesi
Pada hakekatnya bekerja adalah kodrat manusia. Agama mengajarkan kepada kita bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa dan dibuang ke dunia, maka saat itu juga manusia dikodratkan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Thomas Aquinas seperti yang dikutip Sumaryono (1995) menyatakan bahwa setiap wujud kerja mempunyai empat macam tujuan yaitu:
1. Hasil dari melakukan pekerjaan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik kebutuhan akan pangan, sandang, papan maupun kebutuhan yang lain.
2. Dengan adanya lapangan pekerjaan, akan mencegah terjadinya pengangguran yang berarti pula mencegah semakin merebaknya tingkat kejahatan.
3. Manusia dapat berbuat amal dan kebaikan bagi sesamanya dengan kelebihan dari hasil pekerjaan yang dilakukannya. Manusia juga dapat melayani sesama melalui pekerjaan yang dilakukannya.
4. Orang dapat mengontrol gaya hidupnya dengan melakukan suatu pekerjaan.
Berdasarkan tinjauan yuridis, maka setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kemudian jaminan tersebut juga dicantumkan secara eksplisit di dalam undang-undang “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan” dan “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”.

Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Seperti contoh di atas, pekerjaan staf administrasi tidak masuk dalam golongan profesi karena untuk bekerja sebagai staf administrasi seseorang bisa dari berbagai latar belakang pendidikan, pengetahuan dan pengalaman, sedangkan akuntan merupakan profesi karena seseorang yang bekerja sebagai akuntan haruslah berpendidikan akuntansi dan memiliki pengalaman kerja beberapa tahun di kantor akuntan.

Dari beberapa uraian mengenai profesi seperti di atas, dapat disimpulkan beberapa catatan tentang profesi sebagai berikut:
1. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan ketrampilan atau keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaanpekerjaan pada umumnya.
2. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai sumber utama nafkah hidup dengan keterlibatan pribadi yang mendalam dalam menekuninya.
3. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang menuntuk pengemban profesi tersebut untuk terus memperbaharui ketrampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi

2.5 Profesi Hukum
Setiap profesi hukum mempunyai fungsi dan peranan tersendiri dalam rangka mewujudkan Pengayoman hukum berdasarkan Pancasila dalam masyarakat, yang harus diterapkan sesuai dengan mekanisme hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (memenuhi asas legalitas dalam Negara hukum). Setiap profesi hukum dalam menjalankan tugasnya masing-masing harus senantiasa menyadari, bahwa dalam proses pemberian Pengayoman hukum, mereka harus saling isi-mengisi demi tegaknya hukum, keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan jiwa Negara kita yang bersifat integralistik dan kekeluargaan.

Profesi hukum adalah profesi untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar (tidak perlu tergantung pada kekuatan fisik maupun finansial). Hal ini dikarenakan ketertiban berkeadilan adalah kebutuhan dasar manusia; dan Keadilan merupakan Nilai dan keutamaan yang paling luhur serta merupakan unsur esensial dan martabat manusia.
Pengemban profesi hukum itu mencakup 4 (empat) bidang karya hukum, yaitu:
1) Penyelesaian konflik secara formal (peradilan yang melibatkan profesi hakim, Advokat, dan Jaksa);
2) Pencegahan konflik (perancangan hukum);
3) Penyelesaian konflik secara informal (mediasi, negoisasi); dan
4) Penerapan hukum di luar konflik
Setiap profesi hukum yang ada, secara keseluruhan pada dasarnya juga diatur di dalam undang-undang, seperti Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2. 6 Masalah Profesi Hukum
Masalah hukum merupakan sebuah persoalan terkait tindakan para penegak hukum. Beragam polemic terjadi di dalam lembaga peradilan, baik tingkatan peradilan umum, mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi Repbulik Indonesia. Hal demikian menjadi suatu persoalan yang sangat serius, tatkala lembaga-lembaga peradilan Indonesia yang seharusnya bekerja sebagai panglima keadilan malah menjadi batu sandungan bagi penegakan keadilan itu sendiri.

Lalu pertanyaanya, faktor apa yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum di Indonesia? Jika dikaji dan ditelaah secara mendalam, setidaknya terdapat tujuh faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia, ketujuh faktor tersebut yaitu sebagai berikut :

(Pertama), lemahnya political will dan political action para pemimpin negara ini, untuk menjadi hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, supremasi hukum masih sebatas retorika dan jargon politik yang didengung-dengungkan pada saat kampanye.

(Kedua), peraturan perundang-undangan yang ada saat ini masih lebih merefleksikan kepentingan politik penguasa ketimbang kepentingan rakyat.

(Ketiga), rendahnya integritas moral, kredibilitas, profesionalitas dan kesadaran hukum aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) dalam menegakkan hukum.

(Keempat), minimnya sarana dan prasana serta fasilitas yang mendukung kelancaran proses penegakan hukum.

(Kelima), tingkat kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang masih rendah serta kurang respek terhadap hukum.

(Keenam), paradigma penegakan hukum masih positivis-legalistis yang lebih mengutamakan tercapainya keadilan formal (formal justice) daripada keadilan substansial (substantial justice).

(Ketujuh), kebijakan (policy) yang diambil oleh para pihak terkait (stakeholders) dalam mengatasi persoalan penegakan hukum masih bersifat parsial, tambal sulam, tidak komprehensif dan tersistematis

III PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis deskriptif yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Moral atau moralitas ini dilandasi oleh nilai -nilai tertentu yang diyakini oleh seseorang atau organisasi tertentu sebagai sesuatu yang baik atau buruk, sehingga bisa membedakan mana yang patut dilakukan dan mana yang tidak sepatutnya dilakukan.

Hukum moral merupakan tindakan hukum yang memprioritaskan kesadaran moralitas ketimbang rasio manusia belaka.

Ilmu hukum positif adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu. Dengan demikian dalam kehidupan masyarakat indonesia hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia pada waktu ini.

Setiap profesi hukum mempunyai fungsi dan peranan tersendiri dalam rangka mewujudkan Pengayoman hukum berdasarkan Pancasila dalam masyarakat, yang harus diterapkan sesuai dengan mekanisme hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
Terdapat beragam faktor penyebab maraknya persoalan di dalam ranah penegakan hukum.

3.2 Saran
1. Diperlukan sebuah regulasi yang mengatur para penegak hukum untuk dapat menafsirkan pasal dalam setiap undang-undang berdasarkan keadilan substantive.
2. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang lebih berat bagi setiap penegak hukum yang melanggar etika profesi hukum.

IV DAFTAR PUSTAKA

-book: Negosiasi Hukum dan Politik. Diakses pada tanggal 12 Juni 2014.
E-Book: Telaah Hukum Positif Oleh Prof. Dr. H. Yudha Bakti, S.H., M.H. Diakses Pada Tanggal 12 Juni 2014.
Kusnu G.S., Jurnal Hukum: Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik, 2010, Malang: FH Universitas Wisnuwhardana Malang. Hlm. 196.
Purwoto S. Gandasubrata, Renungan Hukum, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Cabang Mahkamah Agung RI, 1998, hlm. 33
Prof. Dr. Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, 2009, Memahami Hukum, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 10.
Sidharta Arief. B, Pelaksanaan Kode Etik Profesi Hukum di Indonesia: Rekaman Proses Workshop Kode Etik Advokat Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 18.
Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia, Jakarta: UI-Press, 1983, hlm.3.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *