Suprastruktur Politik Beserta Tugas Tugas nya


Berikut Penjelasan tentang Suprastruktur Politik Beserta Tugas Tugas nya.

Suprastruktur politik ialah lembaga politik yang dibuat oleh negara guna melakukan tugas (kekuasaan) negara. Suprastruktur politik yang dibentuk atas ajaran Trias Politika dibagi menjadi tiga, yaitu

1. kekuasaan eksekutif ialah sebuah kekuasaan guna melaksanakan peraturan perundang-undangan,
2. kekuasaan yudikatif ialah sebuah kekuasaan guna mempertahankan peraturan perundang-undangan, dan
3. kekuasaan legislatif ialah sebuah kekuasaan guna menyusun dan membentuk peraturan perundang-undangan.

Suprastruktur politik menurut sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan pada UUD 1945 tidak menganut suatu sistem negara manapun, tetapi merupakan suatu sistem yang khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Berikut lembaga-lembaga negara yang termasuk dalam suprastruktur politik di Indonesia berdasarkan Amendemen UUD 1945.

MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
MPR adalah lembaga tinggi negara yang anggotanya terdiri atas anggota DPR yang berjumlah 560 orang dan anggota DPD yang berjumlah 132 orang. DPR mewakili rakyat dari partai politik peserta pemilu dan DPD merupakan wakil daerah provinsi. Anggota DPR maupun anggota DPD dipilih langsung oleh rakyat dalam Pemilu. Ketentuan mengenai MPR tertuang di dalam UUD 1945 Bab II Pasal 2 dan Pasal 3 yang bunyinya sebagai berikut.

Pasal 2
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum, serta diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan atau Wakil Presiden.
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya

Menurut Undang-Undang Dasar. UU No. 22 tahun 2003 mengatur tentang tugas dan wewenang MPR sebagai berikut.
1. Mengubah serta menetapkan UUD.
2. Melantik Presiden serta Wakil Presiden berdasarkan hasil Pemilu dalam sidang paripurna MPR.
3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR.
4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
5. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
6. Memilih Presiden serta Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden serta wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden serta wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama serta kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari.
7. Menetapkan peraturan tata tertib serta kode etik MPR.

Presiden dan Wakil Presiden
Sebagai lembaga tinggi negara, Presiden dan Wakil Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif. Sejak tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Melalui pemilihan secara langsung, diharapkan agar badan eksekutif mempunyai kekuasaan tersendiri sehingga dapat menyusun pemerintahan yang kuat dan program mandiri yang ditawarkan langsung kepada rakyat pemilih tanpa harus tergantung kepada lembaga legislatif.

Ketentuan mengenai Presiden dan Wakil Presiden ini termuat dalam UUD 1945 Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Kekuasaan Presiden di dalam menyelenggarakan kehidupan negara sehari-harinya meliputi tugas dan wewenang sebagai berikut.

1. Kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
• Membentuk kabinet dengan mengangkat menteri-menteri dan dapat memberhentikan menteri-menteri.
• Membentuk dewan pertimbangan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden.
• Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang.
• Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.

2. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara.
• Memegang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut,dan Angkatan Udara.
• Memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.
• Memberi tanda jasa dan tanda kehormatan.

Tugas Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan

Di dalam diri kita masing-masing pasti memiliki rasa kecintaan terhadap tanah air, tanah kelahiran, rasa bela negara, dan bangga terhadap tanah air Indonesia. Namun, apakah Anda sudah tahu dengan benar tentang dan silsilah negara tercinta kita, Indonesia? Seperti yang telah Anda ketahui, Indonesia adalah Negara Kesatuan yang membentuk Republik. Republik adalah tempat di mana pemerintahan berasal dari rakyat, dan bukan berdasarkan dari bangsawan. Republik dikepalai atau dipimpin oleh seorang Presiden. Saat ini Presiden Republik Indonesia adalah Ir. H. Joko Widodo yang dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, dan akan dipindahkan menjadi Presiden Republik Indonesia selama lima tahun ke depan. Jika masa depan telah berakhir,

Republik berbeda konsep dengan demokrasi. Lebih anggapan dari Negara Republik akan lebih demokratik jika dibandingkan dengan Negara Monarki. Hal ini sebenarnya tergantung pada pemegang wewenang eksekutif. Namun biasanya Negara Republik sering disamakan dengan demokrasi, karena pemimpin dipilih oleh rakyat. Di Negara Monarki, kepala pemerintahan yang disetujui akan hidup dan kuasanya akan diberikan kepada penerus di dalam perumahan. Untuk Konsep Republik, sebenarnya telah diterapkan sejak lama, salah satunya adalah oleh Republik Roma. Ketua Negara Republik pada saat ini biasanya hanya dipimpin oleh satu orang saja, yaitu Presiden.

Selain membentuk Republik, Indonesia juga merupakan Negara Kesatuan. Negara Kesatuan adalah negara berdaulat yang dipimpin sebagai satu kesatuan tunggal. Pemerintahan pusat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan tentang kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat untuk dilaksanakan oleh masing-masing kepala daerah di satu Negara Kesatuan. Selain di Indonesia, Saat ini bentuk pemerintahan Negara Kesatuan telah banyak diterapkan di banyak negara lain.

Seorang Presiden di dalam Negara Republik memiliki dua tugas dan jabatan, yaitu sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Begitu pula yang terjadi di Indonesia. Karena Negara Indonesia ini merupakan Negara Kesatuan yang membentuk Republik, maka Presiden juga memiliki dua fungsi yaitu sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Untuk lebih jelaskan perbedaannya antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, mari kita simak penjelasan berikut ini.

Perbedaan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
Kepala Negara adalah pemimpin yang ditunjuk oleh individu, namun tetap memiliki perwakilan sebagai pemimpin atau pemimpin tertinggi dari suatu Negara. Negara yang disetujui adalah Negara Republik, Negara Monarki, Negara Federasi, Negara Persekutuan, dan negara-bentuk lainnya. Tanggung jawab Kepala Negara antara lain memiliki hak politik yang ditentukan sesuai dengan konstitusi Negara. Oleh sebab itu, Kepala Negara dapat dibedakan berdasarkan konstitusi yang berbeda-beda di setiap-Negara tertentu di seluruh dunia.

Kepala Negara berdasarkan sifat dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
• Kepala Negara Simbolis: Kepala Negara yang tidak memiliki Hak Prerogratif dan Hak Politik. Artinya, Kepala Negara tidak dapat mencampuri masalah pemerintahan dan legislatif. Kepala Negara Sombolis juga memiliki sedikit wewenang jika Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri serta memiliki sistem Parlementer.

• Kepala Negara Populis: Kepala Negara yang memiliki Hak Prerogratif dan Politik. Kepala Negara dapat mencampuri masalah pemerintahan dan legislatif. Kepala Negara Populis memiliki banyak kewenangan jika Kepala Pemerintahan adalah seorang Presiden atau seorang Perdana Menteri yang memiliki sistem Presindensiil atau Semi-presidensil.

Berdasarkan tanggung jawab setiap hak politik yang ditentukan oleh masing-masing konstitusi suatu Negara, maka Kepala Negara berdasarkan jenis konstitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

• Sistem Presindensil: Berbentuk Negara Republik dengan Presiden disetujui sebagai Kepala Negara. Presiden adalah seorang pemimpin dari pemerintahan yang ditunjuk serta kementerian-kementerian negara pada suatu negara yang diimplementasikan pada kementerian-kementerian yang ada di kabinet. Presiden memiliki hak luas sebagai Kepala Birokrasi atau Aparatur Negara. Presiden mewakili negara untuk perjanjian kerjasama dengan Luar Negeri, serta berkewajiban membuat kebijakan dalam Negeri yang telah ditetapkan sebelumnya oleh konstitusi dan perundangan-undangan yang berlaku. Contoh Negara dengan sistem Presindensiil adalah Filipina, Amerika Serikat, dan Indonesia.

• Sistem Semi-presidensil: Sistem ini memiliki Presiden atau jabatan yang berbeda pula. Perdana Menteri yang akan membentuk kabinet, ditunjuk dan dipilih oleh Presiden sendiri. Tugas Perdana Menteri oleh Konstitusional bertanggung jawab atas persetujuan. Namun, keputusan tersebut tidak dapat atau tidak memiliki hak untuk memberhentikan atau memecat Perdana Menteri. Pada masalah ini, perlemen juga tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari Presiden. Negara-negara yang menganut sistem semi-presidensiil adalah Rusia, Perancis, Oman, dan Taiwan.

Kepala Pemerintahan adalah pemimpin kabinet atau pemerintah, yang mana harus menjalankan pemerintahan negara. Di dalam sistem Presidensiil maupun Monarki, Kepala Pemerintahan biasanya juga mengatur sebagai Kepala Negara yang disebut sebagai Presiden atau Raja. Dalam sistem Parlementer, yang disetujui sebagai Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri. Dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet untuk melakukan tugas pemerintahan serta memegang pemerintahan legislatif.

Tugas Presiden sebagai Kepala Negara
Sebagai Kepala Negara, Presiden tentunya memiliki tugas-tugas khusus yang harus dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Untuk menentukan tugas-tugas tersebut, perlu peraturan perundangan-undangan dasar yang telah disusun sebelumnya agar dapat menjadi pedoman bagi Presiden untuk menjalankan tugasnya sebagai Kepala Negara. Maka dari itu di dalam suatu Negara, peran Undang-Undang Dasar sangat penting untuk menentukan tugas Presiden sebagai Kepala Negara. Tugas Presiden sebagai Kepala Negara memutuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

1. UUD 1945 Pasal 10: Presiden memegang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
2. UUD 1945 Pasal 13 ayat 1: Presiden mengangkat duta dan konsul.
3. UUD 1945 Pasal 13 ayat 3: Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan menerima pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2: Negara menjamin kebebasan masing-masing penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
5. UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4: Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pengeluaran dan pengeluaran negara serta dari anggaran pengeluaran dan pengeluaran daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
6. UUD 1945 Pasal 32 Ayat 1: Negara memajukan budaya nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam mendukung dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
7. UUD 1945 Pasal 32 Ayat 2: Negara penghormatan dan mendukung bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
8. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1: Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
9. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 2: Negara mengembangkan sistem Jaminan sosial untuk seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kesejahteraan
10. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 3: Negara yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak
Tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Pemerintahan, seorang Presiden tentu saja meminta landasan atau dasar sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan suatu Negara. Maka dari itu, di dalam suatu Negara, pastilah memiliki landasan atau aturan dasar untuk menentukan perjanjian tersebut. Peraturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia, tugas Presiden sebagai Kepala Pemerintahan tertuang dalam peraturan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. UUD 1945 Pasal 4 ayat 1: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
2. UUD 1945 Pasal 5 ayat 2: Presiden mengatur peraturan pemerintah untuk membuat peraturan-peraturan menyetujui mestinya.
3. UUD 1945 Pasal 17 ayat 2: Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
4. UUD 1945 Pasal 18B Ayat 1: Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah
5. UUD 1945 Pasal 18B Ayat 2: Hubungan keuangan, pelayanan umum, sumber daya alam dan sumber daya lain antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pengaturan dan pelaksanaan yang adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
6. UUD 1945 Pasal 20 Ayat 4: Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
7. UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2: Rancangan undang-undang anggaran dan belanja negara yang disetujui oleh Presiden untuk disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
8. UUD 1945 Pasal 23F Ayat 1: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
9. UUD 1945 Pasal 24A Ayat 3: Calon Hakim Agung meminta Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden
10. UUD 1945 Pasal 24B Ayat 3: Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
11. UUD 1945 Pasal 24C Ayat 3: Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang anggota pengadilan yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing oleh tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
12. UUD 1945 Pasal 28I Ayat 4: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, memerlukan pemerintah.
13. UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya
14. UUD 1945 Pasal 31 Ayat 3: Pemerintah mengusahakan dan mengatur satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mengatur dengan undang-undang
15. UUD 1945 Pasal 31 Ayat 5: Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa demi kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Wewenang Presiden
Selain harus menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Presiden Negara dan Kepala Pemerintahan, Presiden juga memiliki hak atau wewenangnya sendiri dalam kepemimpinan suatu Negara. Hak atau wewenang Presiden ini juga telah tertuang dalam peraturan perundangan-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam persetujuan Presiden yang cukup banyak, Presiden dapat membantu oleh Presiden Presiden dan membuat jajaran kabinet kementerian. Wewenang ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945 Pasal 5 Ayat 1: Presiden yang mengajukan permohonan pembuatan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
2. UUD 1945 Pasal 11 Ayat 1: Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
3. UUD 1945 Pasal 11 Ayat 2: Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang berkaitan dengan perencanaan keuangan publik, dan / atau perubahan peraturan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. UUD 1945 Pasal 12: Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya
5. UUD 1945 Pasal 14 Ayat 1: Presiden memberi grasi dan memberi nasihat kepada Mahkamah agung.
6. UUD 1945 Pasal 14 Ayat 2: Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat.
7. UUD 1945 Pasal 15: Presiden memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain yang diatur dengan undang-undang.
8. UUD 1945 Pasal 16: Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang mengajukan permohonan dan mempertimbangkan kepada Presiden, yang selanjutnya mengatur dalam undang-undang.
9. UUD 1945 Pasal 22 Ayat 1: Dalam hal ihwal kegentingan yang disetujui, Presiden berhak menyetujui peraturan yang berlaku sebagai peraturan perundang-undangan
10. UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai kelas hidup orang banyak dikuasai oleh negara
11. UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3: Bumi dan udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Di Luar Kekuasaan
Selain tugas Presiden sebagai Kepala Negara, tugas sebagai Kepala Pemerintahan, juga Wewenang Presiden, masih merupakan peraturan di luar pemerintahan seorang Presiden, yaitu tertuang dalam UUD 1945 Pasal 7C: “Presiden tidak dapat membekukan dan / atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.” Peraturan ini berlaku dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pemilihan Umum Presiden
Di Indonesia, Pemilihan Umum Presiden dilakukan setiap lima tahun sekali, serta maksimal dua kali periode masa depan dengan calon presiden yang sama. Satu periode masa jabatan presiden adalah lima tahun. Menurut Undang-Undang Pemilu tahun 2008, partai yang dapat mengajukan kandidat sebagai kandidat Presiden adalah partai yang menguasai lebih dari 205 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi sebanyak 25% suara.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden memilih jumlah suara lebih dari 50% dari total jumlah suara dan minimum 20% suara di masing-masing Provinsi dari 50% jumlah Provinsi di Negara Indonesia. Jika dalam Pemilu ini tidak diperoleh pasangan calon Presiden yang unggul dengan suara terbanyak atau sesuai dengan persyaratan, maka dua pasangan calon Presiden yang diperoleh suara terbanyak pertama dan kedua yang berhak melakukan pemilihan umum untuk menentukan pemenang perlukan suara terbanyak yang disediakan masyarakat untuk dua calon pasangan calon Presiden tersebut.
Syarat untuk menjadi calon Presiden menurut peraturan Undang-Undang Dasar 1945 adalah:

• Calon Presiden menurut UUD 1945 Pasal 6 ayat 1 adalah WNI sejak lahir.
• Menurut UUD 1945 Pasal 6A ayat 1, Presiden dan Wakil Dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
Presiden terpilih akan memegang jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia selama lima tahun penuh dan kemudian dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama tetapi hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden
Proses pengangkatan Presiden Republik Indonesia tidak sesulit dan mencekam pada masa revolusi. Namun proses pengangkatan presiden tetap harus dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pada tahun 2015 ini, undang-undang yang berlaku untuk proses pengangkatan presiden yang disetujui pada UUD 1945 Pasal 3 ayat 2, dimana isinya adalah badan yang melantik Presiden dan Wakil Presiden adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat dan sesuai ketetapan MPR yang menjadi ketua pelaksana adalah presiden sebelumnya.

Tidak hanya dipilih dan dilantik oleh MPR, menurut UUD 1945 Pasal 9, sebelum memangku jabatannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden wajib menyetujui sumpah menurut agamanya, dan menyetujui dengan sungguh-sungguh di muka Rapat Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Berikut adalah Sumpah dan Janji Presiden dan Wakil Presiden:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan semua peraturan perundang-undangan dan mengaturnya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, untuk Nusa dan Bangsa. “

Janji Presiden (Wakil Presiden):
“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi tuntutan Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan senang hati – setuju dan seadil – adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan semua peraturan perundang-undangan dan mengaturnya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa ”.

Tercantum juga dalam UUD 1945 Pasal 9 ayat 2 jika MPR dan DPR tidak dapat mengadakan sidang untuk proses pengangkatan Presiden maka Presiden dan wakilnya menyetujui sumpah dan janji di pertemuan Pimpinan MPR yang disaksikan Pimpinan Mahkamah Agung. Jika seorang presiden tidak menyetujui sumpah maka presiden hukum ini masih belum mempertimbangkan sah dan dapat menimbulkan masalah seperti yang terjadi pada pengangkatan Presiden BJ Habibie karena sesuai dengan pasal 8 yang disetujui oleh Presiden yang mengundurkan diri sebagai presiden perwakilan yang saat ini adalah Bapak BJ Habibie, UUD 1945 pasal 9.

Pemberhentian Presiden
Jabatan Presiden memegang peran dan wewenang terbesar dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu peran sebagai Presiden diawasi agar tidak diselamatkan atau disalahgunakan. Jika disebabkan oleh hal seperti yang terjadi atau karena pengunduran diri dari Presiden atau terjadi hal darurat seperti mangkatnya Presiden maka MPR berhak memberhentikan presiden tersebut sesuai UUD 1945 pasal 7A, “Presiden dapat diberhentikan untuk masa depan karena MPR atas usul DPR”
Proses pemberhentian presiden mulai diajukan oleh DPR ke Mahkamah Konstitusi. DPR berhak atas tindakan yang menentang hukum dan tindakan lainnya yang membuat presiden tidak lagi memenuhi syarat memangku jabatannya. Gugatan yang dibuat oleh DPR harus menambah sekurang-kurangnya 2/3 suara dari anggota DPR seperti yang diperlengkapi dalam pasal 7B ayat 3.

Proses selanjutnya Mahkamah Konstitusi membuka gugatan dari DPR paling lama sembilan puluh hari dari hari pengajuan. Jika Mahkamah Konstitusi menyetujui gugatan maka DPR da [pada saat rapat paripurna untuk meminta gugatan kedua ke MPR. MPR akan memberikan keputusan paling lama tiga puluh hari dari rapat paripurna. MPR harus menghadiri rapat yang dihadiri sebanyak 3/4 anggota MPR dan dihadiri pula oleh Presiden untuk memberikan penjelasan. Bila gugatan pemeberhentian Presiden disetujui 2/3 anggota MPR maka barulah Presiden diharuskan untuk turun dari jabatan presiden dan menyerahkan laporan pertanggungjawabannya selama menjadi presiden.

Kategori
Artikel selanjutnya

Loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *